Subulussalam, 11 Desember 2024 – Penjabat (Pj) Wali Kota Subulussalam, Azhari S.Ag, MSi, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk menggelapkan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran (TA) 2024, meskipun ratusan perangkat kampong dan Kepala Kampong menggelar aksi demonstrasi menuntut pembayaran gaji desa yang belum terealisasi.
Aksi demonstrasi tersebut dipicu oleh pembayaran ADD yang belum tuntas, dimana para perangkat kampong dan Kepala Kampong menuntut pembayaran untuk tujuh bulan yang seharusnya diterima pada TA 2024. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Subulussalam baru mampu membayar selama lima bulan dan berjanji akan membayar satu bulan lagi, sehingga total pembayaran yang telah direalisasikan menjadi enam bulan.
“Harapan kita agar semuanya bersabar, Saya tidak ada niat untuk menggelapkan Dana Desa, Anggaran tahun ini sebagian besar telah kita realisasikan pada tahun 2023 untuk menutupi kekurangan pembayaran ADD selama enam bulan di TA 2023,” ujar Azhari S.Ag, MSi, dalam pernyataannya di hadapan para demonstran.
Meskipun Pj Wali Kota telah menjelaskan kondisi tersebut, para Kepala Kampong masih merasa belum puas, Mereka meminta agar Pemko Subulussalam dapat segera merealisasikan dua bulan pembayaran lagi untuk melunasi sisa ADD TA 2024.
Namun, Azhari menegaskan bahwa dengan defisit anggaran yang besar, Pemko Subulussalam hanya mampu membayar satu bulan lagi pada tahun ini.
“Defisit anggaran yang besar saat ini mengharuskan kami untuk memprioritaskan pembayaran yang bisa kami penuhi, Kami berharap para Kepala Kampong dan perangkat kampong dapat memahami kondisi ini,” jelas Azhari.
Usai pernyataan tersebut, para pendemo yang merasa kecewa langsung menyerahkan cap stempel pemerintah kampung kepada PJ walikota,dan langsung meninggalkan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam dan melanjutkan aksi mereka menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam.
Sekedar informasi, setelah terlantiknya Azhari S.Ag, MSi sebagai Pj Wali Kota Subulussalam, ia langsung dihadapkan dengan masalah keuangan yang cukup berat, dengan utang anggaran kepada perangkat kampong dan defisit Pemko Subulussalam yang diperkirakan mencapai sekitar Rp. 161 Miliar.
Dengan berbagai tantangan anggaran yang ada, Azhari berharap kesabaran dan pengertian dari semua pihak agar Pemko Subulussalam dapat mengatasi masalah keuangan ini secara bertahap.
